Laporan: Choir Hasan Hasibuan
![]() | ||
| Ray Rangkuti.(net) |
Bahkan, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia ini mengatakan, gagasan 'Sumut Merdeka' bertentangan dengan sejarah perjuangan tokoh-tokoh Sumut.
"Gagasan 'Sumut Merdeka' itu ahistoris. Jong Sumatera dulu banyak tokohnya dari Sumut. Begitu juga, tokoh-tokoh militer asal Sumut justru terkenal terlibat membasmi gerakan separatis. Sebutlah TB Silalahi dan AH Nasution. Mereka semua jiwanya dari Sabang sampai Merauke," ujar Ray di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ray yang juga aktivis gerakan masyarakat sipil asal Mandailing Natal, Sumut ini menegaskan, tidak ada alasan bagi Sumut untuk merdeka atau memisahkan diri dari NKRI.
"Kasihan para pejuang dan tokoh dari Sumut jika gagasan 'Sumut Merdeka' digulirkan. Karena mereka tak pernah punya angan-angan memisahkan diri dari NKRI," pungkas Ray.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan tidak menyangkal ada gagasan 'Sumut Merdeka'. Gagasan itu, kata dia, harus diselesaikan dan dibicarakan secara konstitusional.
Cara konstitusional yang dimaksud, misalnya terkait bagi hasil, harus disampaikan melalui DPR. Alasannya, aturan soal bagi hasil tertuang di undang-undang. "Jadi undang-undangnya yang harus diperbaiki agar memberi rasa keadilan bagi daerah kita. Sampaikan aspirasi ke DPR. Bukan dengan cara gerakan separatis," tegas Ramadhan.
Namun kalau gagasan 'Sumut Merdeka' dinyatakan sebagai gerakan yang serius, maka itu, ungkap Ramadhan, adalah gerakan separatis dan harus ditolak. Dia juga tak yakin para penggagas Sumut Merdeka mampu menggalang diplomasi di tingkat internasional untuk mendapatkan dukungan.
"Mau diplomasi ke mana? Mau dengan cara apa?" cetusnya.
Lebih lanjut, Ramadhan menilai, gagasan 'Sumut Merdeka' merupakan langkah yang tidak menghargai para jasa pahlawan, terutama para pahlawan nasional yang berasal dari wilayah Sumut.
Sebelumnya sejumlah akademisi seperti Prof. DR. H. M. Arif Nasution MA, Prof. DR. Marlon Sihombing MA, DR. Amir Purba MA dan DR. Warjio MA, menyampaikan gagasannya agar Sumut Merdeka. Gagasan 'Sumut Merdeka' didorong dengan anggapan bahwa kebijakan pusat terkait dana perimbangan tidak adil.
Prof. Arif mengatakan, gagasan Sumut Merdeka awalnya muncul dalam satu diskusi sejumlah akademisi, politisi dan praktisi hukum. Dikatakan, gagasan 'Sumut Merdeka' itu merupakan satu revolusi pemikiran. Dia menyebutkan, gagasan muncul dikarenakan banyak faktor, diantaranya persoalan produk aturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah Pusat terhadap Sumut, kecenderungannya provinsi dikeruk hasilnya sedangkan pembangunan pesatnya ada di pulau lainnya, seperti Pulau Jawa.
Disebut juga sejumlah akademisi yang sebagian besar dari Universitas Sumatera Utara (USU), terang-terangan telah menyusun gagasan Sumut Merdeka. Bahkan, kata Prof. M. Arif Nasution, materi gugatan telah dikumpulkan sebagai bukti ke Mahkamah Internasional di Belanda. [rsn]

Tidak ada komentar:
Posting Komentar