"Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, pada Selasa (28/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat”
Laporan: Jandri Panjaitan
.png) |
| Joko Widodo (foto: net) |
JELAJAH. Joko Widodo selama kampanye pilpres sering mengumbar janji. Karenanya setelah terpilih jadi presiden, masyarakat pun menaruh harapan besar kepada politisi PDIP yang dikenal dengan nama panggilan Jokowi untuk merealisasikan janji-janjinya. Terkait kinerja pemerintahan dan realisasi janji presiden yang dikenal dengan blusukannya itu, Jokowi harus membuktikan kemampuannya, sekaligus menepis keraguan publik dan sebutan "presiden boneka" yang kerap melekat kepadanya. Sebelum terpilih menjadi presiden, Jokowi terlebih dahulu mengumbar janjinya dengan membuat 9 program unggulan yaitu; pertama, Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; kedua, Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; ketiga, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik; kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa; kesembilan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Apakah semua program Jokowi itu sudah teralisasi atau sedang berjalan, atau tidak sama sekali, semua itu bisa dilihat dari 100 hari masa pemerintahannya. Misalnya, dalam kampanye pilpres lalu, Jokowi selalu menjanjikan kabinet ramping dan koalisi tanpa syarat. Namun janji itu jauh panggang dari api, kabinetnya masih tetap saja gemuk seperti struktur kabinet SBY. Jokowi juga berbohong soal pembagian kursi kabinet, ia tidak bisa lepas dari cengkraman partai pendukung, buktinya lima partai pendukungnya dimasukkan di kabinet yang ia namakan Kabinet Kerja. Soal ekonomi, Jokowi juga belum terlihat membela rakyat. Tanpa ada alasan yang tepat, Jokowi seenaknya menaikkan dan menurunkan harga BBM. Saat derasnya penolakan kenaikan harga BBM, Jokowi malah buang muka, ia tetap kokoh dengan pendiriannya menaikkan BBM. Namun, setelah ia menurunkan harga BBM, ia tidak berusaha keras menurunkan harga bahan pokok termasuk transportasi yang sudah terlanjur naik. Soal hukum, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga masih pro-kontra. Misalnya, hukuman mati kepada bandar narkoba. Dan yang terakhir, soal kisruh Polri-KPK. Jokowi belum bisa tegas, dan ia terlihat masih dikendalikan oleh sekelilingnya, termasuk elit partai pendukung. Bidang sosial politik, Jokowi masih lemah. Hal ini bisa terlihat dari menguatnya Koalisi Merah Putih di Parlemen. Komunikasi Jokowi dengan Parlemen belum memuaskan, hal ini bisa dilihat dari ancaman Parlemen untuk memakjulkan Jokowi dari kursi Presiden, karena keputusannya yang kontraversi, seperti menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia menurun. Namun, kita harus apresiasi Presiden Jokowi, dimana, ia tetap masih konsisten melakukan blusukan seperti ia masih menjabat Gubernur Jakarta dan Walikota Solo. Masyarakat berharap, ke depan Jokowi tetap konsisten dengan blusukannya agar bisa memotret keadaan yang sebenarnya. Sembari itu, Jokowi juga diharapkan bisa menjadi panglima di pemerintahan, dengan tidak diintervensi oleh pimpinan partai politik pendukung, misalnya Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh. [ind]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar